Mahfud MD Berkata Rakyat Tak Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD
spideylebak.my.id – Mahfud MD Berkata Rakyat Tak Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD. Halo Warga Lebak! Friendly Neighborhood Spideylebak hadir lagi. Kali ini radar Spideylebak bukan menangkap sinyal bahaya kejahatan atau bencana alam, tapi sinyal bahaya bagi demokrasi kita. Ada wacana hangat yang lagi jadi perbincangan di pusat, yaitu ide supaya pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan ke tangan DPRD. Jadi, kita nggak nyoblos langsung lagi.
Mantan Menko Polhukam dan Ketua MK, Mahfud MD, angkat bicara soal ini. Menurut beliau, rakyat—termasuk mungkin kalian warga Lebak—sebenarnya nggak pengen hak suaranya diambil alih.
Mahfud MD: “Ini Kemunduran Demokrasi”
Dalam video terbarunya hari Sabtu (3/1/2026), Pak Mahfud memberikan peringatan serius. Beliau bilang, kalau aturan Pilkada langsung ini dibongkar dan dikembalikan ke DPRD, itu tandanya demokrasi kita sedang berjalan mundur.
Memang sih, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemisahan pemilu nasional dan lokal dengan jeda 2,5 tahun. Tapi, bukan berarti caranya harus diubah jadi tidak langsung.
“Kalau ini (Putusan MK) dibongkar, bisakah sekarang kembali saja tidak usah pilkada langsung? Kita tidak menginginkan itu terjadi. Mungkin itu akan terjadi kemunduran (berdemokrasi),” kata Mahfud MD.
Celah Hukum vs Pilihan Politik
Spideylebak coba jelaskan sisi hukumnya ya. Menurut Pak Mahfud, UUD 1945 atau konstitusi kita sebenarnya tidak melarang pemilihan tidak langsung (lewat DPRD).
Putusan MK hanya mengatur soal waktu pemisahan pemilu, tapi soal caranya (langsung rakyat atau lewat DPRD), itu diserahkan ke pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah). Jadi, ini murni pilihan politik.
“Karena Anda sudah memilih langsung, ini caranya. Tapi kalau Anda kembali ke tidak langsung itu tidak dilarang. Tinggal pilihan politik kita,” jelasnya.
Intinya, secara hukum boleh, tapi secara etika demokrasi? Nah, itu yang jadi perdebatan.
Alasan “Hemat Ongkos” dari Pendukung Wacana
Kenapa sih ide ini muncul lagi? Wacana ini kembali didorong oleh partai penguasa, Gerindra. Lewat Sekjen-nya, Sugiono, mereka bilang kalau Kepala Daerah dipilih DPRD itu jauh lebih efisien.
Alasannya:
- Hemat anggaran negara/daerah.
- Proses penjaringan kandidat lebih simpel.
- Ongkos politik jadi lebih murah.
Saran Spideylebak: Jangan Terburu-buru!
Menanggapi pro-kontra ini, Mahfud MD menyarankan agar revisi UU Pemilu dan Pilkada segera disiapkan dari sekarang. Tujuannya supaya perdebatannya matang, nggak kayak “sistem kebut semalam” yang bikin rakyat kaget.
Kalau elit politiknya dewasa, diskusi ini bakal sehat. Tapi kalau nggak, siap-siap saja ada drama politik baru.
Pesan dari Spideylebak: Hak suara itu mahal harganya. Entah nanti aturannya berubah atau tetap, warga Lebak harus tetap kritis. Jangan sampai nasib daerah kita ditentukan tanpa kita bisa ikut mengawasi.
Tetap peduli sama politik ya, karena politik menentukan harga beras sampai biaya sekolah!
Salam Demokrasi, Spideylebak
About the Author
